Minggu, 17 Oktober 2021

ANALISIS KLUSTER

 

Tujuan dilakukan zoning untuk efisiensi pengelolaan wilayah (administratif dan pembangunan) atau membangun kebijakan tertentu. Tujuan utama analisis cluster adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih cluster (kelompok) sehingga objek-objek yang berada dalam satu cluster akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Berdasarkan data PDRB Provinsi Sumatera Barat dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki karakteristik yang mirip, hasilnya adalah sebagai berikut.

Berhirarki


Berdasarkan analisis kluster berhirarki dapat dilihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dibagi dalam 2 kelompok

Kelompok 1 : Kota Padang

Kelompok 2 : selain Kota Padang

2. Dibagi dalam 3 kelompok

Kelompok 1: Kota Padang

Kelompok 2: Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan

Kelompok 3: Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai

3. Dibagi dalam 5 kelompok

Kelompok 1: Kota Padang

Kelompok 2: Kabupaten Padang Pariaman

     Kelompok 3: Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten  Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan

                     Kelompok 4: Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sawahlunto, Kota Solok

Kelompok 5: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai

4. Dibagi dalam 8 kelompok

Kelompok 1: Kota Padang

Kelompok 2: Kabupaten Padang Pariaman

Kelompok 3: Kabupaten Agam

                     Kelompok 4: Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan

Kelompok 5: Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi

Kelompok 6: Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok

Kelompok 7: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung

Kelompok 8: Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai


Tidak berhirarki



Dengan menentukan 4 kelompok yang akan dihasilkan diperoleh data seperti tabel diatas. Tabel ANOVA memperlihatkan variabel  pengeluaran, IPM tidak memberikan pengaruh penting karena nilai signifikan nya lebih dari 0,05 (derajat kesalahan 5%).Variabel ini dikeluarkan dari analisis dan dilakukan analisis kembali.


Hasil analisis lanjutan setelah variabel  pengeluaran, IPM dikeluarkan dari analisis adalah sebagai berikut:


Setelah dilakukan analisis ulang didapat perubahan nilai jarak dari masing-masing anggota kelompok. Dari nilai ANOVA dapat dilihat bahwa semua variabel adalah variabel penting karena memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 5%.













ANALISIS GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (GWR)

 

GWR  merupakan model regresi linier bersifat lokal yang menghasilkan penaksir parameter model yang bersifat lokal.Setiap titik atau lokasi dimana data tersebut dikumpulkan, sehingga setiap titik lokasi geografis mempunyai nilai parameter regresi yang berbeda-beda.

Berdasarkan data entropy diatas diketahui bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling merata perkembangannya di Kabupaten Pasaman Barat.Dalam tulisan ini akan dilihat salah satu faktor penunjang pertanian yaitu jumlah penggilingan padi, akan dilihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah penggilingan padi di masing-masing kecamatan. Variabel bebas yang digunakan adalah luas tanam padi sawah, luas penen padi sawah, luas tanam padi ladang, luas panen padi ladang dan luas wilayah dengan menggunakan GWR.










Analisis ketimpangan antar unit (Kasus: Kabupaten Pasaman Barat)

 

Berdasarkan data indeks entropy Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat bahwa pada terjadi peningkatan pemerataan tingkat penyebaran aktivitas, hal ini diketahui dari peningkatan nilai indeks entropy dari tahun 2018 sebesar 0,68 menjadi 0,7 pada tahun 2019.




ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM WILAYAH ( STUDI KASUS : PROVINSI SUMATERA BARAT)

Jika di suatu wilayah terdapat berbagai aktivitas masyarakat, maka penambahan aktifitas menunjukkan penambahan komponen sistem atau dengan kata lain wilayah tersebut semakin berkembang.Perkembangan sistem dapat diidentifikasi dengan konsep entropi. Semakin tinggi entropi semakin berkembang suatu sistem


Berdasarkan data tahun 2018 hasil entropi total dari data aktivitas per sektor di wilayah contoh menunjukkan bahwa nilai entropi sebesar 4,8.Nilai entropi tersebut belum mencapai nilai entropi maksimum, karena dengan 17 komponen seharusnya dapat dicapai nilai entropi maksimum sebesar ln(17) = 5,7. Namun demikian, nilai tersebut sudah mendekati nilai entropi maksimum. Dapat dinyatakan bahwa tingkat penyebaran aktivitas di seluruh wilayah relatif merata. Ragam di setiap jenis aktifitas ekonomi relatif sama. Dari jumlah setiap unit pengamatan dapat disimpulkan wilayah dengan sebaran intensitas aktivitas paling merata (peluang perkembangan seluruh aktivitas relatif sama) adalah Kota Padang dengan nilai entropy 0,97. Sebaliknya wilayah dengan intensitas aktifitas paling tidak merata atau ada kecenderungan spesifikasi untuk aktivitas tertentu adalah Kota Padang Panjang dengan nilai entropy 0,09.

Selanjutnya dilihat dari jumlah setiap aktivitas dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan intensitas merata di seluruh wilayah adalah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan niali entropy 0,95. Sementara aktivitas yang relatif ada kecenderungan pemusatan lokasi adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai entropy 0,008.

Berdasarkan data tahun 2019 hasil entropi total dari data aktivitas per sektor di wilayah contoh menunjukkan bahwa nilai entropi sebesar 5,1.Nilai entropi tersebut belum mencapai nilai entropi maksimum, karena dengan 17 komponen seharusnya dapat dicapai nilai entropi maksimum sebesar ln(17) = 5,7. Namun demikian, nilai tersebut sudah mendekati nilai entropi maksimum. Dapat dinyatakan bahwa tingkat penyebaran aktivitas di seluruh wilayah relatif merata. Ragam di setiap jenis aktifitas ekonomi relatif sama. Dari jumlah setiap unit pengamatan dapat disimpulkan wilayah dengan sebaran intensitas aktivitas paling merata (peluang perkembangan seluruh aktivitas relatif sama) adalah Kota Padang dengan nilai entropy 1.Sebaliknya wilayah dengan intensitas aktifitas paling tidak merata atau ada kecenderungan spesifikasi untuk aktivitas tertentu adalah Kota Padang Panjang dengan nilai entropy 0,1. Dibandingkan dengan data tahun 2019 bahwa terjadi peningkatan pemerataan pada kedua wilayah ini

Selanjutnya dilihat dari jumlah setiap aktivitas dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan intensitas merata di seluruh wilayah adalah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan niali entropy 0,97. Sementara aktivitas yang relatif ada kecenderungan pemusatan lokasi adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai entropy 0,009. Dibandingkan dengan data tahun 2019 bahwa terjadi peningkatan pemerataan pada kedua sektor ini.





ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH ( STUDI KASUS: PROVINSI SUMATERA BARAT)


Berdasarkan hasil nilai Indeks Williamson pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018 nilai Indeks Williamson 0,259 sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,268, tapi nilai ini masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai indeks williamson pada tahun 2010 yaitu 0,277. Jadi berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat, tapi dalam dua tahun terakhir terjadi sedikit peningkatan.










Analisis keunggulan kompetitif Provinsi Sumatera Barat

Keunggulan berkompetisi diukur dari tingkat pertumbuhan.Dilihat dari penyebabnya, koefisien pertumbuhan didekomposisikan menjadi 3, yaitu sebab yang bersumber dari dinamika keragaan yaitu:

·      Wilayah secara agregat

·      Sektor secara agregat

·      Unit wilayah terkecil (dalam analisis) secara sektoral

Tiga komponen pertumbuhan adalah:

·   Komponen laju pertumbuhan total (Regional share) komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu.

·  Komponen pergeseran proporsional (Proportional Shift). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah.

·   Komponen pergeseran diferensial (Differential Shift). Komponen ini menjelaskan tingkat kompetisi (competitiveness) suatu aktifitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor atau aktifitas tersebut dalam wilayah.

Berdasarkan nilai regional share diketahui bahwa pertumbuhan total seluruh sektor di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,069, sedangkan dari nilai proportional shift diketahui bahwa sektor yang mengalami pertumbuhan adalah pertambahan dan penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Sektor yang mengalami penurunan adalah pertanian, perikanan dan kehutanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan dan jasa keuangan dan asuransi.

Tabel 1 Differential shift Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2 SSA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan nilai SSA pada Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa untuk sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya memiliki keunggulan kompetitif diseluruh wailayah, hal ini dapat diketahui dari nilai SSA yang positif di semua wilayah.

        Sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki keunggulam kompetitif diseluruh wilayah kecuali di Kabupaten Padang Pariaman karena memiliki nilai SSA yang negatif. Sektor pengadaan listrik dan gas tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Solok. Sektor Pertambangandan galian tidak memilki keunggulam kompetitif di Kota Solok dan Kota Bukittinggi.Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman Barat.


Selasa, 12 Oktober 2021

Analisis keunggulan komparatif Provinsi Sumatera Barat

Location Quotient(LQ)

LQ digunakan untuk menunjukkan:

·      Lokasi pemusatan aktivitas atau sektor basis

·      Kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah

·      Tingkat kecukupan barang atau jasa dari produksi lokal suatu wilayah

Kriterianya adalah sebagai berikut:

a.       Jika nilai LQij> 1, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktifitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktifitas di sub wilayah ke-i.

b.      Jika nilai LQij= 1, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktifitas setara dengan pangsa total.

c.       Jika LQij< 1, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah.

Berdasarkan data PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dilakukan analisis LQ untuk melihat sektor mana yang memiliki keunggulan komparatif. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Analisis LQ Sektor PDRB di Provinsi Sumatera Barat


Tabel 1 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki keunggulan komparatif di 11 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat  yaitu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat karena memiliki nilai LQ lebih besar dari 1. Dari 11 kabupaten tersebut, nilai LQ sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar terdapat di Kabupaten Pasaman dengan nilai 2,16.

Sektor pertambangan dan penggalian memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, dimana nilai LQ paling besar di Kabupaten Sijunjung, yaitu 3,31.Sektor industri pengolahan memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto, dimana nilai LQ paling besar di Kabupaten Pasaman Barat yaitu 1,56.

Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki keunggulan komparatif di Kota Padang, Kota Bukitinggi dan Kota Sawahlunto, dimana nilai LQ paling besar di Kota Sawahlunto, yaitu 18,34. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi  dan Kota Sawahlunto, dimana nilai LQ paling besar di Kota Sawahlunto yaitu 4,3.

Sektor Konstruksi memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang,Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman, dimana nilai LQ paling besar di Kota Pariaman, yaitu 1,54. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dimana nilai LQ paling besar di Kota Bukittinggi, yaitu 2,1.

Sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dimana nilai LQ paling besar di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu 2,4. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto, dimana nilai LQ paling besar di Kota Bukittinggi, yaitu 4,2.

Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto, dimana nilai LQ paling besar di Kota Padang Panjang, yaitu 1,5. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto, dimana nilai LQ paling besar di Kota Payakumbuh, yaitu 1,9.

Sektor Real Estate memiliki keunggulan komparatif di Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya, dimana nilai LQ paling besar di Kota Bukitinggi, yaitu 1,7. Sektor Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan memiliki keunggulan komparatif di Kota Padang dan Kota Bukitinggi dimana nilai LQ paling besar di Kota Padang yaitu 3,3.

Sektor Real Estate memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya, dimana nilai LQ paling besar di Kota Bukitinggi, yaitu 1,7.Sektor Jasa Perusahaan,Administrasi pemerintahan memiliki keunggulan komparatif di Kota Padang dan Kota Bukitinggi dimana nilai LQ paling besar di Kota Padang, yaitu 3,3.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya  dimana nilai LQ paling besar di Kota Sawahlunto, yaitu 1,9. Sektor Jasa Pendidikan memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman dimana nilai LQ paling besar di Kota Padang Panjang, yaitu 2,2.

Sektor yang memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Sektor yang Memiliki Keunggulan Komparatif di Kabupaten/Kota Provinsi  Sumatera Barat

Kabupaten

Sektor PDRB

Kabupaten Mentawai

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;

Kabupaten Pesisir Selatan

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kabupaten Solok

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Informasi dan Komunikasi,

Kabupaten Sijunjung

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Tanah Datar

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Padang Pariaman

Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan

Kabupaten Agam

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Pendidikan

Kabupaten Limapuluh Kota

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian,

Kabupaten

Sektor PDRB

Kabupaten Pasaman

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kabupaten Solok Selatan

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kabupaten Dharmasraya

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Pasaman Barat

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan

Kota Padang

Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya

Kota Solok

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate,  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya

Kota Sawahlunto

Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Lainnya

Kota Padang Panjang

Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,  Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Lainnya

 

 

 

Kabupaten

Sektor PDRB

Kota Bukittinggi

Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya

Kota Payakumbuh

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya

Kota Pariaman

Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya

 

Locational Index(LI)

LI digunakan untuk menentukan wilayah yang potensial untuk mengembangkan aktifitas tertentu.

·      Jika nilainya mendekati 0 berarti perkembangan suatu aktifitas cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah dalam cakupan lebih luas. Tingkat perkembangan aktifitas akan relatif berbeda di seluruh lokasi. Artinya aktifitas tersebut mempunyai peluang tingkat perkembangan relatif sama di seluruh lokasi

·      Jika nilainya mendekati 1 berarti aktifitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Artinya aktifitas yang diamati akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu

Tabel 2 Nilai LI Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 

 

Berdasarkan nilai LI dapat dilihat bahwa sektor yang mendekati 1 adalah sektro jasa perusahaan  sebesar 0,619 dan pengadaan listrik dan gas sebesar 0,648. Hal ini berarti sektor tersebut cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Berdasar nilai LQ sektor jasa perusahaan paling besar di Kota Padang sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas di Kota Sawahlunto, hal ini berarti sektor jasa perusahaan akan berkembang lebih baik di Kota Padang sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas akan berkembang lebih baik di Kota Sawahlunto.

Specialization Index(SI)

SI digunakan untuk melihat kespesialan atau kekhasan suatu subwilayah tertentu. Kriteria dalam interpretasi SI adalah sebagai berikut:

·      Jika nilainya mendekati 0 berarti tidak ada kekhasan. Artinya sub wilayah yang diamati tidak memiliki aktifitas khas yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan dengan di sub wilayah lain.

·      Jika nilainya mendekati 1 berarti terdapat kekhasan. Artinya sub wilayah yang diamati memiliki aktifitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan di sub wilayah lain.

Tabel 3 SI Provinsi Sumatera Barat


Berdasarkan nilai SI diatas dapat dilihat bahwa di Kota Buktinggi dan Kabupaten Pasaman nilai SI nya lebih mendekati 1 dibandingkan daerah lain ini berarti terdapat kekhasan, artinya wilayah ini memiliki aktifitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan di wilayah lain. Berdasarkan nilai LQ, Kota Bukittinggi memiliki sektor pengadaan listrik dan gas sedangkan Kabupaten Pasaman memiliki sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor yang perkembangannya lebih menonjol dibanding sektor lain.










TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN